syarifl @ cyberspace: Mengapa Korupsi Susah Diberantas di Indonesia?

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang sangat sulit diberantas meski berbagai upaya telah dilakukan. Berdasarkan data Transparency International tahun 2024, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya mencapai 37 dari skala 100, menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia terus menurun dari 3,92 di tahun 2023 menjadi 3,85 di tahun 2024, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin permisif terhadap korupsi.¹ ² ³

Korupsi Bersifat Sistemik dan State Capture

Salah satu tantangan terbesar adalah korupsi di Indonesia telah berkembang secara sistemik, bukan sekadar kasus-kasus individual. Fenomena state capture corruption menjadi akar permasalahan, di mana elite politik, pejabat, dan pengusaha berkolusi untuk memengaruhi dan membentuk regulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Korupsi tidak lagi sekadar penyimpangan, melainkan telah menyusup ke dalam struktur kebijakan negara itu sendiri.⁴ ⁵

Kasus mega korupsi E-KTP menjadi bukti nyata bagaimana jaringan korupsi masif melibatkan anggota DPR, menteri, hingga pelaku swasta. Sistem yang seharusnya mengatur rakyat malah dikendalikan untuk menguntungkan segelintir orang, sehingga korupsi sistemik ini jauh lebih berbahaya dibandingkan korupsi individual.⁶ ⁷

Budaya Patronase dan Hubungan Patron-Klien

Budaya politik patronase yang mengakar kuat menjadi salah satu penyebab utama sulitnya memberantas korupsi. Dalam sistem patronase, elite politik (patron) memberikan keuntungan material, jabatan, atau akses sumber daya kepada pendukung mereka (klien) sebagai imbalan dukungan politik. Hubungan ini bersifat personal, informal, dan mengabaikan prinsip transparansi serta akuntabilitas.⁸ ⁹

Praktik ini menciptakan lingkungan di mana penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi menjadi hal yang lumrah. Misalnya, pengadaan proyek pemerintah sering diberikan kepada kroni atau pendukung politik tanpa proses lelang yang transparan, membuka peluang besar untuk suap dan penyalahgunaan wewenang.¹⁰ ¹¹

Budaya Masyarakat yang Toleran Terhadap Korupsi

Tantangan lain adalah tingginya toleransi masyarakat terhadap korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan sulit dihindari. Budaya patronase dan pola hubungan patron-klien telah memperkuat praktik seperti memberikan “uang terima kasih” atau “uang rokok” kepada petugas untuk mempercepat layanan, yang sebenarnya merupakan bentuk suap.¹² ¹³

Praktik gratifikasi dan nepotisme bahkan telah dianggap normal dan “fungsional” dalam masyarakat. Sikap permisif ini turut memperkuat ekosistem korupsi karena masyarakat tidak lagi menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius.¹⁴ ¹⁵

Pelemahan Kelembagaan Pemberantasan Korupsi

Revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 telah secara signifikan melemahkan independensi dan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi. Beberapa dampak negatif dari revisi tersebut antara lain:¹⁶ ¹⁷ ¹⁸

KPK tidak lagi bersifat independen dan termasuk dalam struktur kelembagaan eksekutif
Peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengurangi independensi
Semua penyidikan dan penyelidikan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas
Status pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut
KPK mendapat kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang justru dapat disalahgunakan¹⁹ ²⁰

Perubahan ini menyebabkan kinerja KPK melemah, tidak hanya dari sisi penindakan tetapi juga komitmen dalam pemberantasan korupsi secara keseluruhan.²¹ ²²

Penegakan Hukum Lemah dan Sanksi Tidak Memberikan Efek Jera

Lemahnya penegakan hukum menjadi faktor krusial yang membuat koruptor semakin berani. Hukum yang tidak tegas dan sanksi yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.²³ ²⁴

Data Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 79,7 persen terdakwa korupsi divonis kurang dari 4 tahun penjara, vonis ini adalah kategori hukuman ringan. Bahkan dalam kasus korupsi besar yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, pelaku hanya mendapat hukuman beberapa tahun penjara dengan denda yang tidak sebanding.²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸

Vonis ringan ini memperkuat budaya impunitas dan membuat para pelaku tidak takut untuk melakukan korupsi. Bahkan jaksa agung pernah menginstruksikan agar korupsi di bawah Rp50 juta diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara, tanpa proses hukum lebih lanjut.²⁹ ³⁰

Kolusi, Nepotisme, dan Lemahnya Pengawasan Internal

Praktik kolusi dan nepotisme masih mengakar kuat dalam birokrasi Indonesia. Nepotisme dalam pengangkatan pejabat berdasarkan kedekatan keluarga atau pertemanan, bukan kompetensi, menciptakan SDM yang tidak kompeten dan membuka celah bagi praktik korupsi.³¹ ³² ³³

Lemahnya pengawasan internal di instansi pemerintah juga menjadi penyebab utama. Survei Lembaga Survei Indonesia menemukan bahwa hampir 50 persen PNS mengatakan kurangnya pengawasan menjadi faktor utama yang memudahkan terjadinya korupsi. Sistem pengawasan yang tidak efektif membuat pejabat merasa aman untuk melakukan penyimpangan tanpa takut tertangkap.³⁴ ³⁵

Politisasi Penegakan Hukum

Politisasi penegakan hukum juga menjadi hambatan serius. Kedekatan dengan tokoh politik yang kuat masih dinilai sebagai “kartu as” yang perlu dipertahankan. Praktik balas budi politik dan intervensi terhadap proses hukum membuat penegakan hukum tidak berjalan independen.³⁶ ³⁷ ³⁸

Pemberian abolisi dan amnesti kepada pelaku korupsi yang prosesnya belum selesai, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2025, menunjukkan adanya intervensi politik yang berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dijadikan strategi baru bagi koruptor untuk lolos dari hukuman dengan menggunakan narasi politisasi penegakan hukum.³⁹

Faktor Internal: Keserakahan dan Moral Lemah

Dari sisi internal pelaku, sifat serakah, tamak, dan moral yang lemah menjadi pendorong utama korupsi. Fakta menunjukkan bahwa korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya, berpendidikan tinggi, dan berjabatan tinggi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tetapi karena keserakahan yang tidak memiliki batas dan kegagalan dalam mengendalikan keinginan pribadi.⁴⁰ ⁴¹

Gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, serta lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu juga turut mendorong seseorang terjerumus dalam korupsi.⁴²

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan korupsi yang kompleks ini, diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup:⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵

Penguatan Kelembagaan dan Independensi KPK: Mengembalikan independensi KPK dengan memberikan kewenangan yang memadai dan terbebas dari intervensi politik.
Penegakan Hukum Tegas: Memberikan hukuman yang sebanding dengan kerugian negara dan memberikan efek jera nyata kepada pelaku korupsi.
Reformasi Birokrasi Sistemik: Memperbaiki sistem tata kelola kelembagaan, menerapkan meritokrasi, transparansi dalam pengadaan barang/jasa, dan memperkuat sistem integritas nasional.
Perubahan Budaya dan Pendidikan Anti-Korupsi: Membangun kesadaran publik melalui pendidikan anti-korupsi sejak dini untuk mengubah pola pikir dan budaya yang toleran terhadap korupsi menjadi budaya integritas.⁴⁶ ⁴⁷
Penguatan Pengawasan Internal: Memperkuat sistem pengawasan internal di setiap instansi pemerintah dengan audit yang rutin, independen, dan transparan.⁴⁸ ⁴⁹
Komitmen Pemimpin yang Kuat: Diperlukan komitmen kuat dari presiden dan pemimpin di semua level untuk memberantas korupsi, disertai dengan keteladanan dalam perilaku.⁵⁰ ⁵¹

Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan waktu panjang dan kerja keras dari semua pihak: pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat, dengan tujuan untuk memutus rantai korupsi sistemik yang telah mengakar puluhan tahun.

syarifl @ cyberspace

Sunday, April 06, 2025

Mengapa Korupsi Susah Diberantas di Indonesia?

Korupsi Bersifat Sistemik dan State Capture

Budaya Patronase dan Hubungan Patron-Klien

Budaya Masyarakat yang Toleran Terhadap Korupsi

Pelemahan Kelembagaan Pemberantasan Korupsi

Penegakan Hukum Lemah dan Sanksi Tidak Memberikan Efek Jera

Kolusi, Nepotisme, dan Lemahnya Pengawasan Internal

Politisasi Penegakan Hukum

Faktor Internal: Keserakahan dan Moral Lemah

Solusi dan Rekomendasi

Referensi Lain

No comments:

Blog Archive

Labels

About Me

Links

Blogrolls

My Facebook

Followers